KEBIJAKAN

REGULASI

UU NO. 6 TAHUN 2014

UU No 6 tahun 2004 merupakan sebuah undang-Undang yang menegaskan bahwa Desa berhak melakukan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melakukan pelaksanaan pembangunan, melakukan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat yang berdasar pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Permendagri Nomor 73 Tahun 2020

Permendagri 73 tahun 2020 berisi tentang pengawasan dalam Pengelolaan Keuangan Desa, yang bertujuan untuk memastikan kegiatan Pengelolaan Keuangan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permendesa Nomor 13 Tahun 2020

Permendesa Nomor 13 Tahun 2020 mengatur tentang tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Ringkasan RUU Perubahan Kedua UU Desa

RUU ini menjelaskan tentang  9 (Sembilan) Pokok Perubahan Draft RUU tentang Perubahan Kedua UU Desa yaitu Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, Penyusunan Perangkat Desa, Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Penyederhanaan Peraturan Desa, Pembentukan Majelis Perdamaian Desa, Keuangan Desa, Digitalisasi Pengelolaan Data dan Pelayanan Publik

Perpres Nomor 104 Tahun 2021

Peraturan Presiden Republik Indonesia yang mengatur tentang Rincian anggaran pendapatan dana belanja negara tahun anggaran 2022. Terdapat didalamnya pengaturan dalam penggunaan Dana Desa. Dalam Perpres tersebut pemerintah desa diarahkan mengalokasikan sebesar 40 persen untuk bantuan langsung tunai (BLT).

PMK No. 190 Th 2021

Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan dana Desa, yang mengatur tentang penganggaran; pengalokasian; penyaluran; penata usahaan; , pertanggungjawaban, dan pelaporan; penggunaan dan evaluasi; dan sanksi.

Kebijakan

Semua tentang regulasi peraturan yang berlaku di Desa

Menu khusus untuk menyediakan dokumen peraturan atau lembar salinan dalam bentuk soft file, terkait peraturan dan kebijakan mulai dari Undang-undang, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri yang tertera di dalamnya segala sesuatu peraturan dan regulasi semua tentang Desa. Semoga bermanfaat.